Contact Center Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kring Pajak membuka kembali layanan via telepon mulai hari ini (Selasa, 02/06). Pembukaan kembali layanan telepon yang dihentikan sejak akhir Maret 2020 itu diumumkan Kring Pajak melalui akun twitter @kring_pajak pada hari Senin, 1 Juni 2020. “Dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, Kring Pajak kembali membuka layanan telepon mulai tanggal 2 […]
Jasa dan layanan BCG Consulting Group berikan adalah layanan konsultasi pajak secara umum, dan layanan terkait yang lebih mendalam terkait masalah perpajakan atau pelaporan pajak baik individu maupun perusahaan: Konsultasi pajak secara umum BCG Consulting Group membantu klien yang membutuhkan informasi atas suatu peraturan pajak beserta penerapannya di dalam praktek bisnis maka kami siap memberikan
Pembayaran PPh Final merupakan pembayaran yang pengenaan PPh-nya baik dipotong pihak lain maupun disetor sendiri bukan di muka atas PPh terutang. Melainkan, sudah melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Maka dari itu, pembayaran PPh Final tidak akan dihitung lagi PPh-nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah dipotong
Mari mengenal apa itu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Ada yang belum tahu apa itu PPh 21? Jika belum tahu, mari kita mulai dengan pengertian PPh 21. PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
Wajib Pajak Persyaratan Tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak tersebut meliputi: Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi; Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
UU Pengampunan Pajak, yang bahkan sudah digugat untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi, sudah didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan PMK No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam
Mempersiapkan Transfer Pricing Documenation yang komprehensif dan mampu merepresentasikan argumentasi yang tangguh ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi tentunya memerlukan pemahaman yang mendalam terkait berbagai aspek mulai dari pemahaman konsep Transfer Pricing, menentukan pihak afiliasi, mendefinisikan transaksi afiliasi, memilih Tested Party, menentukan metode hingga membuat kesimpulan atas kewajaran transaksi. Baca Juga: Penyerahan Barang Kena
Senin – Jumat: 08.00 – 17.00
Sabtu: 10.00 – 13.00
Minggu: Tutup
Hot Line: (+62) 21-8690-9226
WhatsApp: 0817-9800-163
HP: 0817-9800-163
